Membuka Peluang Investasi di Kabupaten Purworejo
“Dengan adanya Kantor Imigrasi sendiri, masyarakat Purworejo tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mengurus paspor dan dokumen keimigrasian lainnya. Hal ini tentunya akan sangat memudahkan dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat,” katanya. Pihaknya menyadari bahwa pembentukan Kantor Imigrasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan bekerja sama dalam mewujudkan rencana baik ini. “Tidak banyak hal yang dapat kami sampaikan, saya menyampaikan harapan agar sinergitas yang baik ini dapat terus kita tingkatkan," ungkapnya. Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Imigrasi, karena telah menindaklanjuti permohonan Pemkab Purworejo dalam pendirian kantor imigrasi di Kabupaten Purworejo. Pihaknya telah berkoordinasi secara internal dengan semua pihak untuk mendukung berdirinya Kantor Imigrasi di Kabupaten Purworejo.
“Besar harapan kami, pendirian kantor ini dapat terwujud, mengingat animo masyarakat untuk mengurus dokumen keimigrasian sangat tinggi. Tidak hanya melayani masyarakat Purworejo, tetapi juga dapat melayani warga masyarakat dari luar Kabupaten Purworejo,” tutur Yuli.
Dirinya berharap, dengan hadirnya Kantor Imigrasi di Kabupaten Purworejo akan semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan terkait keimigrasian. Selain itu juga diharapkan akan memberi multiplier effect, yakni membuka peluang hadirnya investasi di Kabupaten Purworejo. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Gathot Suprapto SH menjelaskan bahwa lokasi yang diusulkan sebagai kantor imigrasi terletak di Kelurahan Boro Kulon Kecamatan Banyuurip, tepatnya di seberang RSUD RAA Tjokronegoro.
“Hari ini tim dari Kementerian Imigrasi datang untuk memastikan lokasi
yang diusulkan menjadi kantor imigrasi dengan luas tanah kurang lebih
10.000 m2 atau satu hektar sesuai permintaan. Untuk pembangunan kita
masih menunggu dari pusat, ini masih proses di penjajakan awal terkait
penyedian lahannya,” terang Gathot. (*/kj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar