"Soal Jalur Angkot Saja Culas, Tidak Memihak Pedagang Kecil"

Kritik Tajam dari Cawabup Lukman Hakim, Miris Kondisi Pasar Baledono

PURWOREJO, KABARJATENG.CO.ID -  Cawabup Purworejo nomor 1 Lukman Hakim mengritik keras paslon petahana yang dianggap gagal mewujudkan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purworejo. Cabup petahana dua periode menjadi eksekutif, namun Kabupaten Purworejo masih harus berkutat dengan kemiskinan ekstrem. Kritikan tajam itu disampaikan Lukman Hakim di hadapan puluhan relawan yang terdiri para pedagang sayur, petani, peternak kambing, kuli bangunan, tukang cukur yang tergabung dalam Gabungan Relawan Pemuda Purworejo Utara (GRPPU). Relawan tersebut berisi para pemuda di Kecamatan Loano, Bener dan Kecamatan Gebang yang menyatakan sikap menginginkan perubahan di Kabupaten Purworejo.  

"Sebagai contoh, permasalahan paling menonjol di Pasar Baledono itu adalah masalah retribusi. Ada pedagang yang menunggak sampai puluhan juta, itu jumlah rata-rata, dan itu harus dibayar. Miris, pasarnya sepi. Bahkan saya pernah ke sana siang hari, rata-rata belum ada yang beli. Kalau kita mau mengangkat ekonomi, mau mengentaskan kemiskinan sedangkan pemerintah tidak bergerak, itu miris.  Makanya saya bersama Pak Yophi sepakat, ini tunggakan sampai Rp 30 - 40 juta, kalau kami jadi, akan kami putihkan," tegas Lukman Hakim saat deklarasi dukungan GRPPU di Dusun Silendung,Desa Penungkulan Kecamatan Gebang, Rabu (13/11/2024) malam.  

Lukman Hakim dan Cabup Yophi Prabowo juga akan mendatangkan dan mempermudah investor dalam hal perizinan serta membasmi pungutan-pungutan liar dalam pengurusan investasi. Dia juga mengritik kebijakan Pemkab yang ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menaikkan retribusi dan pajak. "Kenapa Pasar Baledono sepi, karena angkotnya memang tidak dilewatkan di depan pasar. Mohon maaf, baru masalah angkot, baru masalah perut, baru masalah ekonomi yang kecil saja sudah culas, tidak memihak masyarakat kecil, pedagang yang ada di sana. Ada pedagang di pasar, nyuwun sewu pedagang yang sepuh-sepuh (tua), bawa pisang banyak tidak mungkin dilangsir satu-satu, mau nembus pasar kongsi atau lewat mana, itu tidak mungkin. Lha ini yang dibilang culas. Begini mau menyejahterakan rakyat," sindir Lukman.  

Dari masalah kecil saja, sambungnya, soal jalur angkot saja sudah culas, tidak dilewatkan pasar yang harusnya untuk kepentingan masyarakat pelaku ekonomi kecil, tetapi malah dilewatkan supermarket milik seseorang. Masalah kedua, Pasar Purworejo (dulu bernama Pasar Suronegaran) merupakan pasar induk yang buka mulai pukul 24.00 WIB. Tapi dari hasil menyerap aspirasi, Lukman Hakim memdapat info jika pasar tersebut tidak memiliki genset, apalagi UPS (Uninterruptible Power Supply). "Jadi kalau mati lampu seperti cari pesugihan, nyumet (menyalakan) lilin, sampingnya kuburan lagi. Ini tidak nalar, nyuwun sewu, mata dan telinganya itu ditaruh di mana, hal kecil yang seperti begitu tapi sangat menentukan, ini tidak dijamah sekali, justru malah retribusinya yang dinaikkan. Ini hal yang kecil saja yang saya buka, terus selama ini ke mana, sudah dua periode. Janji meningkatkan UMKM yang mana?," kata Lukman Hakim heran.  

Selain masalah pasar dan pelaku UMKM, Lukman Haki juga menyoroti janji pendidikan gratis yang didengungkan paslon nomor dua.  Menurut dia, janji itu sangat kontras dengan Perbup yang dikeluarkan oleh Yuli Hastuti yang salah satu isinya adalah sekolah boleh meminta sumbangan pada orangtua siswa. Perbup Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purworejo, pada pasal 55 ayat (1) berbunyi, pendanaan pendidikan dasar di daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari : a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; c. sumbangan dari Peserta Didik atau orang tua/walinya; d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; dan/atau e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (*/kj)