Jika Menjabat, Yophi - Lukman Bertekad Naikkan Kesejahteraan ASN

Juga bagi BPD, Kades, Perangkat Desa, Ketua RW maupun RT 

PURWOREJO, KABARJATENG.CO.ID - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo nomor 1 Yophi Prabowo - Lukman Hakim memiliki program unggulan meningkatkan kesejahteraan para aparatur sipil negara (ASN).  Yophi - Lukman juga berkomitmen menaikkan pendapatan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, perangkat desa, Ketua RW hingga Ketua RT. Alasannya, sesuai dengan kajian tim ahli paslon Yophi - Lukman, sudah lama ASN di Kabupaten Purworejo tidak naik tambahan penghasilannya (tamsil). Pun dengan para BPD, Kades, perangkat desa, Ketua RT dan Ketua RW. "ASN itu 10 tahun sekali baru naik, pada era Sekda Said Romadhon, tamsil dinaikkan, namun sekarang sudah sangat tertinggal jauh dari wilayah sekitar. Menurut perhitungan kami, APBD Kabupaten Purworejo sangat mampu dan mudah untuk mencukupi program ini. Tinggal pimpinan daerah memiliki kemauan atau tidak," tutur Yophi Prabowo melalui telepon, Rabu (6/11/2024). 

Yophi melanjutkan, ada rumus tersendiri untuk menaikkan tamsil bagi para pegawai pemerintahan dan desa itu, yakni perhitungan minimal, angka inflasi dikalikan jumlah tahun kenaikan terakhir. Angka inflasi di Kabupaten Purworejo 3,7% dikalikan 7 tahun (terakhir kali naik tahun 2017) kali tamsil. Perkiraannya, para perangkat desa akan mendapat kenaikkan minimal sekira Rp 600.000 per bulan jika Yophi - Lukman memimpin. Tak ketinggalan, para ASN akan mendapat kenaikan tamsil, Kades, BPD, Ketua RW dan Ketua RT pun akan mendapatkan kenaikan gaji. Selain meningkatkan kesejahteraan perangkat, Yophi - Lukman juga menggagas 'Nakes Sambang Warga'. "Program Nakes Sambang Warga, agar semua penduduk bisa terdeteksi jika memiliki keluhan dan riwayat kesehatannya bagaimana. Yang terpenting, semua ini akan terdata, nama dan alamat masing-masing akan terdata valid. Jadi tidak ujug-ujug warga dibawa ke rumah sakit, ada gejala apa nakes sudah memiliki data. Mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati," jelas Yophi. 

Untuk premi BPJS Kesehatan warga kurang mampu, sudah dibayarkan oleh Pemkab setiap bulannya melalui Program Universal Health Coverage (UHC). "UHC Kabupaten Purworejo itu, sejak Pak Said menjabat sudah digenjot, mencapai 96% lebih. Jadi aneh jika masih ada calon pemimpin yang menawarkan program kesehatan gratis, pendidikan gratis. Pendidikan dasar sudah dibiayai negara. Karena itu amanat undang-undang, seluruh Indonesia sama, tidak hanya di Purworejo," pungkas Yophi. (*/kj)