Komjen Agus menuturkan, bakti sosial dan bakti kesehatan di Blora, dilaksanakan sebagai sarana cooling system menjelang kontestasi politik pada tahun 2024. "Kontestasi politik yang tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan saat ini, berpotensi bisa meningkatkan suhu kamtibmas. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan Polri untuk mendinginkan situasi adalah menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan untuk masyarakat," ungkap Komjen Agus saat membagikan paket sembako bagi masyarakat membutuhkan di Mapolres Blora, Rabu (26/7/2023).
"Beberapa sudah masuk ke berbagai institusi pendidikan seperti Akpol maupun Akademi TNI. Namun beberapa tahun sempat terjadi kekosongan. Untuk itu saya mengajak agar warga lebih giat belajar dan berani tampil di level yang lebih tinggi," ungkap jenderal bintang tiga yang juga kelahiran Blora 56 tahun silam itu.
Berdasar catatan, kunjungan petinggi Polri itu di Kabupaten Blora dan sekitarnya, mendapat simpati luar biasa dari masyarakat. Pada kegiatan bakti sosial, ribuan paket sembako dibagikan. Sejumlah kursi roda dan santunan juga diberikan pada para penyandang difabel. Sedangkan pada kegiatan bakti kesehatan yang digelar, ribuan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, di antaranya pengobatan gratis yang diikuti 1.000 orang, khitanan massal yang diikuti 122 anak, pemeriksaan gigi yang diikuti 50 orang, vaksinasi yang diikuti 500 orang, penanganan stunting yang diikuti 41 anak, pemeriksaan ibu hamil yang diikuti 11 orang serta layanan fisioterapi yang diikuti 50 orang.
Kegiatan lain yang juga diadakan adalah pemeriksaan pra kesehatan bagi calon peserta seleksi Polri sejumlah 215 orang serta pembagian bingkisan bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk 23 orang.
Komjen Agus juga mengajak seluruh elemen termasuk Polri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan membentengi masyarakat dari ancaman inflasi. "Saya juga meminta para pejabat khususnya kepolisian untuk turut membantu meningkatkan ketahanan pangan dan taraf ekonomi masyarakat," kata Komjen Agus.
"Tindak tegas segala bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat. Jaga
kepercayaan publik, sehingga kita dapat mengawal setiap program
pemerintah yang pada dasarnya dilaksanakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*/kg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar