BR Jateng Lakukan Konsolidasi dengan 4 DPD

Barisan Republik Siap Kembangkan Ekonomi Kerakyatan 

PURWOREJO, KABARJATENG.CO.ID - DPW Barisan Republik (BR) Provinsi Jawa Tengah melakukan konsolidasi dengan memanggil empat pengurus DPD yakni DPD BR Purworejo, Salatiga, Boyolali dan DPD BR Magelang, Kamis 9 Februari 2023 di Purworejo. Ketua DPW BR Jawa Tengah Nisa Ernawati SE mengingatkan, BR hadir untuk terwujudnya perekonomian yang maju.  BR komitmen dalam menunjang pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan, baik itu sektor pertanian, perkebunan, perikanan kelautan dan peternakan.

"Termasuk pembinaan bidang UMKM dan bina usaha wisata kuliner," tegas Nisa. Nisa juga menyampaikan, Barisan Republik menerapkan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pengembangan agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang kompetitif dan berorientasi pasar serta memberikan ruang kepada kesempatan kerja. 

Dalam pertemuan konsolidasi yang membahas program-program BR tersebut, juga dipaparkan laporan dari masing-masing DPD. "Perluya mengembangkan iklim kondusif untuk meningkatkan daya tarik investasi guna percepatan pembangunan ekonomi, menumbuhkembangkan kepercayaan sosial, kemandirian, kreativitas dan inovasi masyarakat Indonesia. Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM), serta mengembangkan program Barisan Republik yang unggul dan kompetitif menjadi misi Barisan Republik," jelas Nisa. 

Nisa menegaskan kembali, untuk permodalan dan program adalah dari Widia Citra Nusantara (WCN) Foundation. Pengelolaan dan penanggungjawab program adalah Barisan Republik melalui DPP sesuai MoU yang telah ditandatangani bersama DPP Barisan Republik dengan WCN Foundation. 

Dikatakan, program ini dikelola dan dilaksanakan DPP turun ke DPW dan ke DPD kemudian turun ke masing-masing DPC. "Fungsi DPC adalah sebagai pekerja melalui kelompok tani, peternak, nelayan, bidng perkebunan, perikanan kelautan, UMKM dan usaha wisata kuliner," jelasnya. 

"Dalam DPC akan dibentuk badan usaha dalam bentuk koperasi yang dikelola DPC. Sebelum program dijalankan DPP akan dibentuk tim survei kelayakan kelompok usaha di lapangan dan di lingkungan kerja DPC. Dan juga ada tim sosialisasi tentang program ekonomi kerakyatan, usaha UMKM dan bina usaha wisata kuliner, serta adapula pembentukan tim pengawas program," beber Nisa.  

Dalam pertemuan itu juga dibahas tentang persiapan pencairan program bantuan pinjaman modal usaha untuk pelaku UMKM, petani, peternak dan usaha kuliner yang dikeluarkan oleh WCN Foundation. Barisan Republik bersama dengan WCN Foundation bersepakat untuk melanjutkan program ekonomi kerakyatan. (*) 

reporter   : eko stianto

editor      : tomo widodo