P4S Meminta Komitmen dan Konsistensi Pemkab Purworejo
 |
| DKPP Purworejo sosialisasi pendirian BUMP |
Hal itu mengemuka dalam acara sosialisasi pendirian BUMP yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Purworejo di Gasebo Lurisae area peternakan kambing Etawa milik Sumaryanto di Dusun Kebon Gunung Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano, Rabu (6/7/2022).
Sosialisasi diikuti antara lain para pengurus P4S dari berbagai wilayah kecamatan, Komisi Penyuluhan, para penyuluh pertanian dan para pelaku usaha pertanian. Hadir Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo, dan Kepala Desa Kebon Gunung, Fatah Kusumo Handogo.
“Endingnya nanti kita membentuk BUMP yang embrionya adalah P4S,” sebut Turoso. Menurutnya, saat ini ada sekira 18 P4S yang terbentuk di beberapa wilayah di Kabupaten Purworejo dengan berbagai komoditas pertanian. Salah satunya yakni Lurisae yang sudah memiliki mitra sekira 40 petani dan sudah cukup aktif.
“Tiap hari mitra petani ini sudah aktif mengirimkan susu ke Lurisae. Beberapa P4S yang lain di Purworejo kami lihat juga sudah cukup aktif,” jelasnya.
Dalam sosialisasi itu juga dilakukan penyerahan sertifikat kepada 13 kelompok tani P4S. Sertifikat itu dikeluarkan sebagai bentuk legalitas oleh Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi.
“Sertifikat ini ada beberapa level atau tingkatan. Untuk menjadi P4S minimal petani atau kelompok tani memiliki usaha tani, dijadikan pusat pelaihan, ada fasilitatornya dan memiliki Sarpras. Selain itu juga sudah memiliki jaringan pasar,” ungkapnya.
Dengan terbentuknya BUMP di desa-desa nanti, pihaknya berharap petani lebih matang dalam mengelola usahanya sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan. “Harapannya kalau sudah terbentuk full BUMP nanti akan komersial. Produksinya jadi lebih banyak dan pasar makin luas,” tandasnya.
Rencana pendirian BUMP mendapat tanggapan positif dari para pengurus P4S. Salah satunya Waluyo Sutopo dari P4S Sidorejo Desa Rejosari Kecamatan Kemiri. Namun, pihaknya meminta agar Pemkab melalui dinas terkait menyiapkan rencana tersebut secara matang serta menjalankannya dengan komitmen dan konsistensi.
“Selama ini kegiatan-kegiatan yang disampaikan dinas belum jelas arahnya mau kemana. Misal di undangan ini mau bentuk BUMP, tapi bentuknya seperti apa? Yang mau mengelola siapa? Masih banyak wacana yang sangat dangkal,” ujarnya.
Menurut dia, banyak hal yang harus dipersiapakan untuk mendirikan BUMP, misalnya dengan melalukan diidentifikasi masalah, perumusan solusi serta rencana pemodalan. “Misalnya kita bisa bentuk tim kecil dulu yang mengarah ke RPJMD Purworejo sehingga program ini tidak hanya menjadi wacana,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa selama ini P4S memiliki peran strategis bagi para petani. Namun, sayangnya P4S belum mendapatkan fasilitas yang memadai dari pemerintah daerah. Fasilitasi justru diberikan pemerintah daerah kepada KTNA.
“Mestinya kita harus difasilitasi lebih daripada lembaga-lembaga lain yang ada di Kementan. Selama ini kita adanya hanya fasilitas dari BPPMKP di Ciawi. Anggaran itu juga sangat terbatas. Ini kan aneh karena yang dibiayai oleh Pemkab hanya KTNA,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Purworejo, Tunaryo, menyambut baik adanya rencana pendirian BUMP. Namun, mengingat baru tahap awal, pihaknya masih akan melakukan pengkajian lebih lanjut di lembaga DPRD.
“Bicara BUMP kita ini masih sangat baru karena selama ini belum pernah masuk di pembahasan. Kita baru awal. Masih akan banyak berkembang,” ungkapnya.
Lebih lanjut pihaknya juga mendorong agar para petani dapat terus
melakukan upaya-upaya untuk demi meningkatkan produktivitas hasil
pertanian. Sertifikasi penting mengingat saat ini menjadi tuntutan
pasar.
“Tadi juga ada terkait holtikultura. Seperti pembibitan ini kan kita
juga belum melihat bagaiamana upaya penyertifikasian dan labelisasi. Ini
penting untuk memperluas jangkauan pasar,” tandasnya. (*/dnl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar