PURWOREJO, KABARJATENG.CO.ID Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH mengatakan, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih berlanjut dalam masa pandemi Covid-19 ini. Protokol Kesehatan harus diterapkan di semua lini di Kabupaten Purworejo, sehingga penularannya dapat ditekan. 
Virtual bridging leadership Bangga Kencana
Kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti program KB pelayanan akseptor KB, supaya tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prokes. Hal tersebut ditegaskan Yuli Hastuti saat ditemui usai mengikuti virtual Bridging Leadership Bangga Kencana.
Kegiatan Bridging Leadership Bangga Kencana yang digelar secara virtual itu berlangusng di Comen Center Dinkominfo. Turut mendampingi Plt Asisten Pemerintahan Sri Setyowati SH MM, Kepala Dinsosdukkbpppa dr Kuswantoro MKes, Kepala Disdukcapil Dr Akhmad Kasinu MPd, Kabid KB Anny Retno Priastuti SKM MM dan Kabid PPKS Dra Purwandari Pujiastuti.
Yuli Hastuti mengatakan, pelayanan KB di Purworejo sangat penting di masa pandemi. Apalagi angka kelahiran di Kabupaten Purworejo meningkat. Tentu ini harus menjadi perhatian supaya kelahiran dapat terencana dengan baik. Kegiatan pelayanan KB agar dikemas yang tepat dalam masa pandemi ini.
“Seperti disampaikan Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) dalam Bridging Leadership Bangga Kencana, bahwa di Indonesia terjadi lonjakan jumlah kelahiran. Diharapkan daerah supaya lebih intens dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan KB gratis yang semua biaya ditanggung pemerintah,” jelas Yuli Hastuti.
Terpisah Kabid KB Anny Retno Priastuti menjelaskan, untuk operasional pelayanan KB gratis di Fasilitas Kesehatan yang sudah berjejaring dengan BKKBN ada 48 Faskes. Terdiri 27 Puskesmas dan selebihnya rumah sakit dan rumah sakit swasta, bidan praktek mandiri yang ada di Kabupten Purworejo.
"Terkait angka kelahiran ada peningkatan kurang dari 5 persen, sebenarnya antusias masyarakat untuk ber-KB sangat tinggi. Tetapi terkendala Faskes ada yang tutup, sehingga peserta KB yang seharusnya mendapatkan pelayanan suntik, dan implant tertunda. Kita tetap berupaya pelayanan KB dilaksanakan melalui praktek mandiri bidan,” kata Anny.
Di samping melaksanakan pelayanan KB, juga melaksanakan operasional integrasi program Bangga Kencana di Kampung KB. Kegiatannya berupa Pokja Kampung KB, mekanisme operasional di lapangan dan ketahanan keluarga berbasis Tribina. Yakni BKB, BKR dan BKL.
Dalam laporan penyelenggara yang disampaikan Direktur Pemaduan Kelayakan Pengendalian Penduduk BKKBN Ir Mila Rahmawati MS, Bridging Leadership Bangga Kencana tujuannya supaya Bupati/Walikota dapat menyinergikan, menyinkronkan dan mengharmonisasikan program Bangga Kencana.
Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 52/2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, juga UU Nomor 23/2014 tentang urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar dalam rangka pengendalian penduduk dan KB.
Diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan program bangga kencana, yakni untuk urusan pengendalian penduduk dan perkembangan kependudukan serta pembangunan keluarga bisa dikawal sampai kepada masyarakat. Terutama outputnya jelas untuk dimasukkan dalam RPJMD dan renstra OPD KB masing-masing daerah. (*/kj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar