JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, dari 1,3 juta lowongan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2021, kebutuhan guru akan direkrut melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Tjahjo menyebut, 1 juta guru akan direkrut melalui seleksi PPPK, mengikuti skema Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, peserta yang bisa mengikuti seleksi tersebut adalah yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Program ini adalah untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer," tutur Tjahjo melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (2/3/2021).
Program rekrutmen guru melalui PPPK dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi potensi kekurangan guru yang diproyeksikan mencapai 1 juta pada tahun ini.
Menteri Nadiem menyatakan PPPK memiliki gaji setara dengan pegawai negeri sipil (PNS), sehingga menurutnya guru tak perlu khawatir. Namun berbeda dengan PNS, PPPK tak mendapatkan hak pensiun.
Seleksi PPPK sendiri terbuka untuk guru honorer segala usia maupun lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Meski begitu, ada penolakan dari kalangan guru dan honorer terkait wacana pemerintah mengalihkan rekrutmen guru tahun ini dari CPNS ke seleksi PPPK.
Guru khawatir status PPPK tidak memberikan jaminan yang
kuat, karena berstatus pegawai kontrak.
Sementara dari kalangan honorer enggan diminta bersaing dengan guru-guru
baru. Mereka menilai seharusnya diberikan jalur formasi menjadi
PPPK/PNS dengan mempertimbangkan masa bakti bagi guru yang sudah
mengajar belasan tahun.
Selain membuka lowongan bagi satu juta guru PPPK, pemerintah juga akan
merekrut sekitar 189 ribu untuk pemerintah daerah, dan kurang lebih 83
ribu untuk instansi pemerintah pusat. (*/net)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar