Kabupaten Purworejo Perlu Perda Perlindungan Anak Yatim

Subeno : Siapapun Perlu Perlindungan dan Jaminan dari Pemerintah

Alpeji 71 Kutoarjo menyerahkan bantuan untuk Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Muhammadiyah Kalgeising

PURWOREJO- Kabupaten Purworejo dinilai perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan anak yatim. Dengan Perda tersebut, diharapkan dapat menjamin keterlindungan dan kesejahteraan anak yatim sekaligus para pengasuh panti asuhan yang merawatnya. 

Penilaian itu disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil 2, Drs Subeno, usai mendengarkan aspirasi dari para pengelola Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Muhammadiyah Kaligesing, Selasa (9/6/2020). 

Dalam kesempatan itu, Subeno yang juga Ketua Alumni SMPN 1 (Alpeji) 71 Kutoarjo juga memberikan bantuan bersama para pengurus Alpeji lainnya. “Di Purworejo saat ini Perda yang menangani anak yatim belum ada. Sementara kita di DPRD baru menyelesaikan Raperda terhadap perlindungan lanjut usia yang menjadi inisiatif anggota dewan periode lalu. Insya Allah, dengan adanya aspirasi dari tingkat bawah, semoga bisa kita masukkan dalam Raperda inisiatif anggota DPRD periode ini,” ungkap Subeno.  

Ketua Alpeji 71 Kutoarjo Subeno dan pengurus lainnya memberikan pembinaan untuk anak-anak panti asuhan

Menurut Subeno, Perda sangat penting untuk menjamin anak yatim mendapat perlindungan dari pemerintah atau negara. Hal itu juga sesuai dengan amanat UUD 1945. “Menurut saya Perda sangat penting. Bagaimanapun atau siapapun, dalam bentuk apapun, perlu perlindungan dan jaminan dari pemerintah berdasarkan Undang-undang,” tegas mantan Kepala Desa Gesing Kecamatan Purwodadi ini. 

Adanya Perda juga akan memberikan kepastian regulasi bagi pemerintah atau dinas terkait dalam memberikan bantuan atau fasilitasi. Dengan demikian, tidak ada lagi cerita soal panti asuhan yang kesulitan dalam memenuhi hak anak yatim atau kurangnya perhatian pemerintah terhadap para pengasuh. 

“Tadi kita masih mendengar beberapa aspirasi, keluhan dan harapan dari pengelola panti. Ini akan kita tindak lanjuti,” tandasnya. 

Para pengurus Alpeji 71 Kutoarjo saat silaturahim ke panti asuhan

Sementara itu, Kepala Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Muhammadiyah Kaligesing, H Mukidal, mengaku bahwa biaya operasional panti selama ini mengandalkan donatur serta dibantu pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Bantuan dari pemerintah yang diterima berupa pemenuhan kebutuhan dasar, yakni Rp5 ribu per anak per hari. Pada tahun ini, dari 30 lebih anak yang disusulkan, hanya 20 yang disetujui. 

Menurutnya, bantuan itu sangat minim. Apalagi jika dibandingkan dengan panti asuhan negeri atau yang dikelola pemerintah, yang jumlah bantuannya Rp10 ribu per hari. “Istilahnya bantuan untuk makan. Tapi kami bukan iri (dengan panti asuhan pemerintah), karena memang tujuan pokok kami melaksanakan perintah agama untuk memelihara anak-anak yatim,” sebutnya. 

Selain itu, pihaknya juga pernah mendapat bantuan dari pusat berupa sarana prasarana, seperti alat band, sepeda, kipas angin dan kasur. Selanjutnya dari provinsi pernah diberi bantuan ekonomi produktif berupa 2 ekor kambing. 

“Selain bantuan itu kita mandiri, mengandalkan donatur rutin dan tidak rutin,” jelasnya. Mukidal juga mengungkapkan belum adanya perhatian pemerintah terhadap para pengelola, khususnya pengasuh anak yatim dan dhuafa. Hal itu pernah diusulkan ke pemerintah, tetapi belum terealisasi. “Kalau bisa ada sedikit apresiasi dari pemerintah,” ungkapnya. (top)