Wabup Purworejo Yuli Hastuti saat monitoring posko siaga Covid-19 di wilayah Butuh (ist/kj) |
Ada yang mau menerima atau tidak mau
menerima, adalah hak warga yang bersangkutan. Mengingat alasan penolakan karena
mampu secara ekonomi sehingga dapat mencukupi kebutuhan secara mandiri.
“Tentunya ini harus kita hargai,
bantuan sembako bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Bahkan di masyarakat
tidak menimbulkan kecemburuan sosial, karena yang merasa mampu mau menyadari,”
tandas Yuli Hastuti saat diwawancara di sela-sela monitoring posko-posko siaga
desa pencegahan Covid-19 di wilayah Kecamatan Butuh, Senin (27/4/2020) sore.
Dalam monitoring itu, Wabup
didampingi Wakil Ketua DPRD Kelik Susilo Ardani SE, anggota DPRD Rani
Sumadyaningrum SFarm Apt, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes)
Agus Ari Setyadi SSos, Kasi Dinsosdukkbpppa Dra Dede Yemi Iswantini, Camat
Butuh Iqbal Nugroho SIP, Humas Protokol dan Forkopimcam.
Yuli Hastuti menambahkan, dalam
menangani Covid-19 Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan bantuan kepada ODP
dan yang terdampak. Salah satunya bantuan berupa sembako yang secara teknisnya
dilakukan Dinsosdukkbpppa.
“Saya minta warga yang tidak mau
menerima bantuan sembako, agar terus diperhatikan kesehatannya untuk nantinya
benar-benar dipastikan terbebas dari virus Corona. Saya juga berharap warga ODP
agar tetap mengisolasi mandiri di rumah,” tuturnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kelik
Susilo Ardani mengatakan, warga yang menolak karena mampu secara finansial,
sangat luar biasa. Sebuah ketulusan pribadi yang harus diapresiasi. Juga bisa
menjadikan edukasi bagi yang lain, ketika tercatat sebagai ODP masih
menyempatkan berpikir untuk orang lain yang lebih membutuhkan.
Sikap seperti ini bisa dibudayakan.
Menurut Kelik Susilo Ardani, penyaluran bantuan di tingkat bawah sudah cukup
baik, yang terpenting tidak dibeda-bedakan. “Semakin ke depan saya optimis
masing-masing desa memanfaatkan rembug desa yang melibatkan semua elemen yang
ada sampai RT, sehingga segala bentuk bantuan akan tersalurkan dengan tepat.
Jangan sampai, warga miskin tidak ter-cover,” ujar Kelik.
Secara terpisah Camat Grabag Ahmad
Zainudin SIP mengakui, ada salah satu warganya di Grabag yang menolak bantuan
karena merasa mampu. Warga yang ODP ini mengucapkan terimaa kasih atas
perhatian pemerintah, bahkan berpesan agar bantuannya bisa diberikan kepada
yang lebih pantas menerima. Warga ini sudah dilakukan rapid tes tahap I
dinyatakan negatif, sedangkan rapid tes tahap kedua masih menunggu jadwalnya.
“Saya salut karena orangnya sangat kooperatif, sebagai kepala keluarga juga
disiplin dalam mengisolasi diri dengan keluarga maupun lingkungan. Termasuk di rumah
juga memisahkan diri dari anak dan istri, dengan menempati ruangan terpisah.
Kami bersama desa terus memantau perkembangan kesehatannya,” kata Zainudin.
Zainudin menambahkan, untuk
Kecamatan Grabag selain memamtau yang ODP dan pemudik, juga memantau warga yang
migran, yakni warga Grabag yang bekerja pulang pergi ke luar kabupaten seperti
di Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Magelang, Kulonprogo, Bantul, dan lainnya.
Setiap hari dipantau, karena tingkat
kerentanannya juga tinggi, yang melakukan aktivitas dari daerah merah. Berdasar
penelusuran data terkait bantuan, terdapat 3 warga yang menolak bantuan karena
mampu secara ekonomi yakni Kecamatan Grabag dan Kecamatan Purworejo.
Masing-masing merupakan ODP yang terus dilakukan pemantauan dari pemerintah.
(*/kj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar