Berbagai Fenomena Muncul, Suyoso Nantra : Reaksi Rakyat akibat Ketidakberdayaan Pemerintah

Jangan Dibuai dengan Infrastruktur, Perhatikan Kondisi Perekonomian Rakyat 

Suyoso Nantra

BALIKPAPAN, KABARINDONESIA.CO.ID-Berbagai fenomena yang terjadi di tanah air di awal tahun baru 2020 ini, dan sempat menjadi viral seperti munculnya beberapa kerajaan dengan raja-raja yang lengkap dengan struktur kepemimpinannya, mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan masyarakat. 

Tak luput pemerhati sosial politik tanah air Suyoso Nantra SSoS MM juga memberikan tanggapannya. Suyoso Nantra menilai, munculnya Kerajaan Agung Sejagat (KAS) di Desa Pogung Jurutengah Kecamatan Bayan-Purworejo, Sunda Emperium di Bandung, Kesultanan Selacau di Tasikmalaya maupun fenomena lainnya seperti investasi ilegal berkedok syariah, adalah merupakan reaksi dari rakyat. 

Suyoso Nantra mengingatkan, kondisi perekonomian, kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih banyak di bawah garis kesejahteraan, dan kepemimpinan nasional sampai terbukanya 'borok-borok' seperti berbagai kasus korupsi, mega skandal di beberapa BUMN, membuat rakyat muak. 
"Itu harus disadari bersama. Kebutuhan-kebutuhan yang naik, biaya hidup makin tinggi, namun daya beli masyarakat yang rendah, melihat berbagai kasus secara nasional seperti mega skandal di BUMN-BUMN, rakyat pun bereaksi. Pekerjaan yang susah didapat, hingga  muncul fenomena-fenomena kerajaan, investasi kedok syariah namun bermasalah, itu adalah imbas kepemimpinan nasional yang tak menyentuh kehidupan rakyat. Dan itu harus dibenahi segera, karena rakyat susah dalam mencari pekerjaan," sorot Suyoso Nantra.  "Kita sadari, fenomena-fenomena yang muncul, tak luput dari unsur seperti penipuan, semisal janji-janji pada anggotanya. Tapi itulah fakta dan realitas di lapangan, dimana rakyat membutuhkan kehidupan yang sejahtera dan adil. Dan terbukti, hingga kini rakyat belum mendapatkannya, campur tangan negara dinilai masih minim. Jadi alangkah baiknya, pemerintahan juga berbenah, jangan rakyat terus yang menjadi korbannya. Skandal korupsi di BUMN jelas merugikan rakyat, belum lagi iuran BPJS Kesehatan yang naik, itu menjerat rakyat di sisi lain gaji direksi BUMN tinggi," beber Suyoso Nantra. 

Dia pun meyakini, jika pemerintah pusat tidak cepat berbenah, berbagai fenomena lainnya bisa saja muncul sebagai akibat dari reaksi rakyat atas ketidakberdayaan pemerintah dalam menyentuh kehidupan lapisan-lapisan masyarakat. 

"Jangan dibuai hanya dengan pembangunan infrastruktur-infrastruktur, apalagi dengan dana utang dan menimbulkan masalah yang belum selesai. Harus seimbang, kehidupan ekonomi rakyat harus diperhatikan. Pemerintah harus merangkul para ulama dari berbagai agama, merekalah dekat dengan rakyat, jangan tinggalkan para ulama," pesan Suyoso Nantra.  

"Gaya-gaya kepemimpinan nasional seperti dulu, semisal zaman Bung Karno, KH Ahmad Dahlan, patut ditiru, dilanjutkan terus semangatnya. Semua demi rakyat dan kepentingan rakyat. Ingat, rakyat akan bereaksi dengan kondisi kehidupan bangsa dan negara dimana rakyat belum mendapatkan kehidupan yang baik. Dan itu sudah menjadi tugas negara, membuat hidup rakyatnya baik, karena menjadi amanah dari UUD 1945," tutup Suyoso Nantra. (kk)