Ketum Gepak Kuning Tolak NKRI Bersyariah

Suriansyah (Prof) : NKRI Menjadi Harga Mati 

Suriansyah (Prof)

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-Berbagai tokoh mengungkapkan penolakan tegas terkait istilah NKRI bersyariah yang merupakan salah satu hasil Ijtimak Ulama IV, beberapa waktu lalu. 

Tokoh-tokoh yang menolak tegas seperti pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Menteri Pertahanan  Ryzamizard Ryacudu, juga sudah menyatakan penolakan. Termasuk mantan Wakil Presiden  Try Sutrisno, menyatakan tak ada istilah NKRI bersyariah, karena sila pertama Pancasila sudah direvisi.

Tokoh di Kalimantan Timur, tak ketinggalan. Ketua Umum  Gerakan Putera Asli Kalimantan (Gepak) Kaltim atau disebut Gepak Kuning Kaltim Suriansyah (Prof), juga menyatakan penolakan istilah NKRI bersyariah.

"Almarhum Bapak saya seorang pejuang di Kaltim (Djamli Kumis), beliau anggota Veteran. Jelas, saya menentang keras adanya istilah NKRI bersyariah atau usaha-usaha penerapan khilafah. Cukup dan hanya NKRI dengan dasarnya Pancasila. NKRI harga mati," tegas Prof, Selasa (13/8/2019) siang. 

Kartu tanda anggota Veteran almarhum Djamli Kumis yang merupakan orangtua Suriansyah (Prof)

"Jangan seenaknya diganti, tidak ada NKRI bersyariah. Cukup NKRI saja. Semua pihak turut berjuang demi kemerdekaan Indonesia, yang tak lama lagi kita peringati bersama kemerdekannya yang ke-74. Empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harus selalu dijaga bersama. Demi persatuan dan kesatuan dan merawat keberagaman," sebut Prof yang juga Koordiantor Aliansi Ormas dan OKP Kota Balikpapan. 

Untuk diketahui pula, Gus Solah juga menekankan, tidak ada NKRI bersyariah. Dia  menegaskan, penolakan terhadap istilah NKRI bersyariah itu tak lantas membuatnya anti terhadap syariat Islam. Menurutnya, tanpa menggunakan istilah NKRI bersyariah pun masyarakat dapat menjalankan syariat Islam dengan baik.
"Syariah Islam jalan di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah. Tanpa istilah NKRI bersyariah, jalan kok syariah Islam. Jadi tidak perlu ada istilah itu," katanya.
Gus Solah menegaskan bahwa masyarakat hanya perlu menggunakan istilah NKRI. Tanpa ada embel-embel syariat lagi.

"Sudah cukup NKRI, karena cukup banyak syariah Islam baik yang universal maupun yang khusus sudah masuk dalam UU," tutur Gus Sholah.

Sementara mantan wakil presiden Try Sutrisno menegaskan bahwa landasan dasar NKRI adalah Pancasila. Sedangkan syariat adalah persoalan pribadi masing-masing individu.

"NKRI bersyariah, saya tidak tahu itu. Yang penting NKRI itu berpancasila. Yang lain-lain, bicara syariat itu pada pribadi," ujar Try.

Syariat ini, kata dia, menjadi pedoman bagi umat Islam. Sementara bagi agama lain juga memiliki pedoman sendiri yang tak bisa disamakan dengan syariat Islam.
"Seorang Islam, syariat Islam harus dilaksanakan. Orang Kristen melaksanakan agama Kristen. Seorang Buddha melaksanakan agama Buddha, seorang Hindu melaksanakan agama Hindu. Itu sangat bebas, enggak boleh diganggu ibadah. Tapi terhadap NKRI, sesama warga negara melaksanakan Pancasila itu," katanya. (kk/net)