The World Bank (Istimewa) |
Minggu, 06 Januari 2019
KABARKALTIM.CO.ID, Balikpapan -- Bank Dunia memberikan tanggapan atas artikel/internal report tentang pembangunan
infrastruktur di Indonesia yang termuat di laman Bank Dunia beberapa
hari lalu. Redaksi kabarkaltim.co.id menerima pers
rilisnya pada Sabtu (05 Januari 2019). Tanggapan tersebut dirilis
bertanggal 01 Januari 2019, sebagai klarifikasi atas terjadinya simpang
siur polemik perbincangan publik yang didasarkan pada laporan itu.
Begini isi pernyataannya.
Pernyataan Bank Dunia
"Kami menyadari dalam beberapa hari ini sebuah laporan internal Bank
Dunia yang telah habis masa berlakunya dan membahas proses perencanaan
dan pendanaan infrastruktur telah menjadi topik diskusi di sosial media
maupun media lainnya di Indonesia.
Kami ingin memberikan klarifikasi
bahwa laporan ini (a) selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden
Jokowi dilantik, (b) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu, dan (c)
dimaksudkan untuk pengunaan secara internal di Bank Dunia dan merupakan
kesalahan administrasi saat diunggah pada salah satu situs kami pada
Juni 2018.
Dengan demikian, laporan ini sudah tidak terpakai
karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan
sejak laporan ini selesai ditulis hampir lima tahun yang lalu – termasuk
beberapa regulasi baru yang penting.
Cukup banyak analisis terkini
dalam topik ini yang mencerminkan perkembangan yang substansial yang
telah dilakukan pada beberapa tahun terakhir dalam pembangunan
infrastuktur dan identifikasi berbagai peluang untuk perbaikan yang
terus menerus. Analisis ini termasuk dalam kerjasama antara berbagai
kementerian dan instansi kunci Indonesia dan Bank Dunia.
Pembangunan
infrastruktur merupakan unsur sangat penting untuk kemajuan Indonesia.
Dengan demikian, hal ini layak menjadi pusat dari dialog kebijakan
publik di negara ini. Juga menjadi hal yang penting bahwa pembicaraan
dan diskusi ini berdasarkan pada analisis dan bukti yang terkini."
(Statement January 1, 2019
Indonesia: World Bank Statement
We became aware that in recent days an outdated internal World Bank
report examining Indonesia’s Infrastructure Planning & Budgeting
Processes has been the subject of discussion in social and other media
in the country.
We would like to clarify that this report was
(a) completed in 2014 before President Joko Widodo took office, (b)
aimed at describing the state of infrastructure planning and budgeting
processes at that time, and (c) intended for internal World Bank use
only and uploaded by clerical mistake in one of our websites in June
2018.
Accordingly, the report is obsolete as it does not cover
substantial reforms made since its completion almost five years ago –
including several important new regulations.
There is a substantial
volume of up-to-date analysis on the subject reflecting the substantial
progress made over the last few years in infrastructure development and
identifying opportunities for continued improvement. This analysis
includes joint work by Indonesia’s key ministries and agencies and the
World Bank.
Infrastructure development is a crucial element for
Indonesia progress and, as such, it deserves to be at the center of the
public policy dialogue in the country. It is essential, therefore, that
the conversation on the subject is based on current analysis and
evidence.)
Contacts
Jakarta
Lestari Boediono
lboediono@worldbank.org
(mx)
Editor: Max Oroh
Tidak ada komentar:
Posting Komentar