Fraksi Gerindra Tolak Pemotongan Anggaran BMKG dan Basarnas

Bambang Haryo Soekartono

JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID-Fraksi Partai Gerindra menolak pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam RUU APBN 2019 karena dinilai akan mengurangi kemampuan mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. 

Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

"Pemotongan anggaran kedua lembaga itu menunjukkan pemerintah kurang peduli terhadap keselamatan rakyatnya. Padahal, ancaman bencana di Indonesia cukup besar karena dilalui sabuk vulkanik dan pertemuan empat lempeng tektonik. Indonesia juga berada di wilayah tropis dengan potensi bencana hidrometeorologi sangat tinggi, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan," ulasnya. 

Lebih lanjut ia memberi penilaian, anggaran untuk BMKG dan Basarnas saat ini tidak memadai dengan tugas dan tanggung jawab kedua lembaga untuk menyelamatkan nyawa publik. 

“Pemerintah royal anggaran untuk proyek infrastruktur, tetapi untuk menjaga nyawa publik kok pelit. Padahal, satu nyawa publik sekalipun tidak bisa dihargai dengan Rp2.000 triliun anggaran infrastruktur," tegasnya. 

Sebagai informasi, kebutuhan anggaran BMKG tahun 2018 mencapai Rp 2,6 triliun tetapi hanya disetujui Rp 1,7 triliun. Untuk 2019, BMKG mengajukan anggaran Rp 2,9 triliun, namun pemerintah hanya mengalokasikan Rp 1,7 triliun. 

Dia mengatakan pemotongan anggaran itu sudah berlangsung sejak 2016 sehingga berdampak pada keandalan peralatan deteksi bencana. 

“Indikasinya, antara lain banyak peralatan deteksi tsunami tidak berfungsi saat terjadi bencana beberapa waktu lalu,” ujar Bambang Haryo yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI. 

Pemotongan anggaran itu dianggap melanggar UUD 1945. Dia juga menolak alasan pemerintah yang menyebut pemotongan anggaran BMKG sudah disinkronisasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

“Kami tidak setuju anggaran BMKG digabung atau dicadangkan di Kemenko Kemaritiman. BMKG itu lembaga teknis, sedangkan tugas Kemenko Maritim bersifat umum dan kurang jelas,” ungkapnya. 

Selain informasi bencana, jelas Bambang Haryo, fungsi dan tugas BMKG sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan menyajikan informasi cuaca, yang dibutuhkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi dan pariwisata. (are)