 |
| Bambang Haryo |
Menanggapi
hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo S yang kerap
mengkritisi kebijakan impor era Jokowi, kembali bereaksi. Kali ini,
Bambang tidak hanya menyoroti kebijakan impor yang dinilainya kontra
agenda swasembada pangan itu, tapi juga mendesak KPK dan beberapa pihak
lain untuk mulai turun tangan.
"Karena
menurut info, beras-beras yang mereka impor itu di negara asalnya
harganya nggak lebih dari 50 persennya. Sehingga perlu penyelidikan, KPK
harus turun, Satgas Pangan harus turun, Saber Pungli juga harus turun
dan tentu BPK juga harus turun karena ini bisa melibatkan dana APBN,"
kata Bambang beberapa waktu lalu saat dihubungi di kantornya.
Bambang
mengatakan, sebagian besar pengimpor beras era Jokowi bukanlah Bulog
sebagai badan yang bertugas mengurusi tata niaga beras nasional. Hal ini
di tengah data paparan Kementerian Pertanian bahwa Indonesia suprlus
stok beras, menimbulkan pertanyaan urgensi impor yang dinilai Bambang
perlu dilakukan penyelidikan.
"Nah ini perintah siapa, spekulan atau pengimpor-pengimpor yang nggak jelas ini?," seru Bambang.
Seperti
diketahui, pemerintah baru saja memaparkan bahwa dari kuota izin impor
beras tahun 2018 sebanyak 2 juta ton, tersisa 200 ribu ton yang
ditargetkan rampung pada September 2018.
Menko Darmin menjelaskan, impor dilakukan guna menstabilkan harga beras
agar sesuai harga eceran tertinggi (HET). Dimana data Pusat Informasi
Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) mencatat bahwa harga beras
medium sejak awal tahun sudah bertengger di atas Rp11 ribu per kilogram,
sementara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 menyebut,
HET beras medium dipatok mulai Rp 9.450 per kg hingga Rp 10.250 per kg.
(are)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar