ANTISIPASI “SECONDARY DISASTER” DALAM PENANGANAN GEMPA

oleh : Mohammad Adib Khumaidi  (Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia)

dr Mohammad Adib Khumaidi

INDONESIA sebagai negara kepulauan secara geografis terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang sangat rawan dan sering terjadi bencana alam. Adapun tiga bencana alam di Indonesia yang terbesar 15 tahun terakhir adalah sebagai berikut; tsunami di Aceh (2004) tercatat dengan korban meninggal lebih dari 200.000 jiwa, gempa bumi DIY Yogyakarta (2006) dengan korban meninggal 6.234 jiwa, gempa Sumatera Barat (2009) dengan korban meninggal 1.115 jiwa. Gempa Lombok yang sampai saat ini sudah menelan lebih dari 300 jiwa .

Indonesia juga mempunyai potensi multiple hazard yang lain seperti : tsunami, gunung berapi, banjir dan badai , longsor , kebakaran , huru hara, penyakit menular dan epidemic.  Setiap hazard dapat dimodifikasi dan dicegah dan dikurangi risikonya. Kalaupun terjadi dampaknya (impact) bisa dikurangi dan kerusakannya pun minimal. Apalagi bila daerah tersebut telah mempunyai ketahanan (resilience) terhadap hazard tersebut.

Resilience tersebut di antaranya adalah absorbing capacity untuk menyiapkan rumah sakit dengan struktur bangunan yang tahan gempa, banjir, kebakaran dan lain-lain. Buffering capacity yaitu disaster plan di rumah sakit, kota/kabupaten bahkan provinsi yang rutin dilakukan pelatihan bersama setiap tahun. Serta mampu menanggulangi kegawatdaruratan sehari-hari yang sekarang digencarkan oleh pemerintah untuk setiap daerah kabupaten/kota mempunyai Public Safety Centre (PSC) yang mampu diekskalasi dengan cepat apabila terjadi bencana (mass casualty). 

 

Problematika dalam penanggulangan bencana secara epidemiologi terbagi dalam 3 hal utama, yaitu : kesehatan, pangan/ keterjaminan persediaan makanan dan perumahan/shelterisasi.  

 

Sehingga indikator yang dipakai adalah  Status Kesehatan yang meliputi : angka morbiditas, mortalitas ,status nutrisi, akses ke tempat pelayanan kesehatan, rasio usia balita dan usia lanjut yang merupakan kelompok paling rentan/potensi penyakit pasca bencana. Kelayakan tempat pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit dsb), dalam aspek terjadi functional collapse atau structural collapse, jika terjadi structural colllapse perlu dipikirkan untuk mendirikan RS lapangan. Selain itu program kesehatan masyarakat juga sudah dilakukan melalui Rapid Health Assesment (RHA).

 

Kemudian memperhatikan juga Aspek Lingkungan yang meliputi : ketersediaan air, sanitasi, pemukiman sementara, kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Evaluasi terhadap efektivitas dan effikasi terhadap respon dalam kesehatan, meliputi  aktivitas  imunisasi, ketersediaan makanan, aktivitas program kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan (poliklinik atau perawatan). Selain itu juga memperhatikan sektor vital : rasio distribusi makanan yang merata,  higiene dan sanitasi, shelterisasi, pakaian, selimut dan bahan bakar minyak untuk memasak. 

 

Dampak angka kejadian penyakit pasca  gempa adalah : trauma (bedah) , pasien non trauma (masalah penyakit dalam, anak, kebidanan, Psikiatri (post traumatic stress disorder -PTSD), public health (air, sanitasi, gizi, infeksi, penyakit menular, dll). Angka kejadian penyakit non trauma yang paling banyak adalah :  Infeksi Saluran Nafas,  Gastroenteritis (infeksi pencernan)  yaitu kholera, dysentri, campak, malnutrisi serta  demam, malaria, leptopisrosis juga perlu diwaspadai.

 

Perlu diwaspadai juga pada saat fase akut bencana ( impact ) terutama pada kasus-kasus trauma adalah menghindari resiko infeksi pasca pembedahan. Bagaimana tindakan saat pembedahan yang mencegah dan mengurangi kejadian infeksi diikuti dengan pengawasan pasca pembedahan dan perawatan luka harus juga dilakukan . Kebutuhan ATS dan antibiotika serta alat kesehatan untuk rawat luka menjadi prioritas untuk disiapkan pada fase akut ini. 

 

Tidak semua risiko kesehatan yang potensial dan aktual pascabencana akan terjadi di waktu yang bersamaan. Risiko itu cenderung muncul di waktu yang berbeda dan cenderung berbeda tingkat keparahannya  di wilayah yang terkena bencana. Dengan demikian, jatuhnya korban biasanya terjadi di waktu dan tempat terjadinya dampak dan korban itu membutuhkan perawatan medis segera, sedangkan risiko meningkatnya penularan penyakit membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk berkembang dan risiko tersebut memuncak di tempat yang berpenduduk padat dan standar sanitasinya memburuk.

 

Resiko infeksi , penyebaran penyakit menular merupakan “ secondary disaster “ yang dapat terjadi dan akan menjadi masalah besar jika tidak dilakukan pencegahan dari awal. Penanganan yang baik saat tindakan trauma dan  perawatan pasca operasinya serta pemberian antibiotika yang adekuat. Pengelolaan lokasi pengungsian dengan memperhatikan air bersih , lingkungan dan sanitasi yang baik terutama MCK. Memberikan makanan yang bergizi  serta air minum yang bersih dan tidak terkontaminasi. Program kesehatan masyarakat juga harus dijalankan sejak fase akut ini untuk pencegahan “secondary disaster“.

 

Secara garis besar dalan program penangulangan bencana, perlu diperhatikan 2 hal pokok, yaitu : Medical Support yang pasti akan langsung bergerak terutama kelompok dokter dan tim tenaga kesehatan lainnya yang dilengkapi obat dan alat kesehatan sementara yang selanjutnya dukungan obat dan alkes harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan. Tidak kalah pentingnya adalah Management support. Hal ini yang sepertinya  di Indonesia paling sering terjadi karena tidak adanya koordinasi antara personel, lembaga pemerintah maupun swasta. Dukungan jumlah besar di fase awal baik itu SDM dokter dan tenaga kesehatan dari luar daerah gempa, obat, alat kesehatan, makanan, pakaian dan lain sebagainya harus diselenggarakan dengan menajemen yang baik dalam pengelolaannya. Kesiapsiagaan yang ditunjang dengan koordinasi, kolaborasi dan saling berintegrasi dengan stakeholder yang terkait akan dapat menciptakan “SAFE COMMUNITY ". (*)